Siak (Sangkala.id)-Keterbatasan anggaran tak menghentikan Pemerintah Kabupaten Siak membenahi infrastruktur. Di tengah efisiensi fiskal, defisit keuangan, dan beban utang daerah, sebanyak 152,3 kilometer jalan kabupaten berhasil ditangani dalam setahun terakhir. Pemkab juga menggandeng perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR) untuk mempercepat perbaikan ruas-ruas prioritas.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Siak, Ardi Irfandi, Selasa (28/7), menjelaskan penanganan difokuskan pada ruas yang mengalami kerusakan berat dan berisiko bagi pengguna jalan. Perbaikan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.
Total jaringan jalan di Kabupaten Siak mencapai 3.126,652 kilometer, terdiri dari 171,25 kilometer jalan nasional, 110,34 kilometer jalan provinsi, 1.583,969 kilometer jalan kabupaten, dan 1.261,093 kilometer jalan desa. Kondisi keuangan daerah membuat peningkatan jalan secara menyeluruh belum memungkinkan, sehingga pemeliharaan menjadi prioritas melalui penambalan, penyulaman, rekondisi base, hingga pembangunan box culvert di titik rawan.
Selain pemeliharaan sepanjang 152,3 kilometer, Pemkab Siak menyelesaikan peningkatan jalan 6,577 kilometer di ruas Sawit Permai–Teluk Merbau, Siak–Tumang, dan Jalan Poros Dusun Lubuk Miyam. Proyek tersebut dibiayai dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dan Dana Insentif Daerah (DID). Dukungan pemerintah pusat juga datang melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) 2025–2026 untuk rekonstruksi Jalan Pinang Sebatang Barat–Muara Kelantan sepanjang 1,195 kilometer.
Ardi mengingatkan tidak seluruh jalan rusak menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Sejumlah ruas, termasuk Jalan Pemda menuju Tualang dan Simpang Bakal–Kilometer 11, berstatus jalan provinsi sehingga penanganannya berada di tangan Pemerintah Provinsi Riau.
Pemkab Siak telah berulang kali mengusulkan perbaikannya dan kini mendorong keterlibatan CSR perusahaan di sekitar kawasan tersebut.
Kolaborasi dengan sektor swasta disiapkan melalui pembagian tujuh koridor jalan yang melibatkan sejumlah perusahaan, di antaranya PT RAPP, PT Arara Abadi, PT Seraya Sumber Lestari, PT Teguh Karsa Wana Lestari, PT Surya Intisari Raya, PT Pelindo, PTPN IV, serta PT Ivo Mas Tunggal. Pemerintah tidak meminta bantuan dana, melainkan dukungan material agar pekerjaan dapat dilaksanakan bersama.
Saat ini, sebagian draf nota kesepahaman dengan perusahaan telah memasuki proses finalisasi di Bagian Hukum Setda Siak. Sementara itu, pemerintah daerah terus mengupayakan tambahan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat untuk memperkuat kemampuan fiskal, sehingga pembangunan infrastruktur dapat berlangsung lebih optimal pada masa mendatang.***