Pekanbaru (Sangkala.id)-Fraksi-fraksi DPRD Riau melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Riau saat menyampaikan pandangan umum atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dalam rapat paripurna di DPRD Riau, Senin (6/7).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan dan dihadiri Plt Gubernur Riau SF Hariyanto.
Sejumlah fraksi menilai pelaksanaan APBD belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar masyarakat. Isu penanganan stunting, kualitas pendidikan, hingga minimnya penyerapan tenaga kerja lokal menjadi catatan yang mendesak untuk dibenahi.
Ketua Fraksi Gerindra, Ginda Burnama, turut menyoroti buruknya kondisi infrastruktur jalan yang dinilai belum sebanding dengan tingginya mobilitas masyarakat dan arus wisatawan menuju Pekanbaru. Menurutnya, pembangunan jalan harus menjadi prioritas karena mencerminkan wajah Provinsi Riau.
Fraksi Gerindra juga meminta Pemerintah Provinsi Riau segera menindaklanjuti implementasi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 sesuai kewenangan daerah.
Menanggapi kritik tersebut, SF Hariyanto menyatakan seluruh masukan DPRD akan menjadi bahan evaluasi.
Pemerintah Provinsi Riau, kata dia, akan menindaklanjuti setiap catatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk persoalan jalan, Pemprov berjanji meningkatkan kualitas infrastruktur.
Sementara terkait Perpres Nomor 111 Tahun 2025, pemerintah akan mempelajari substansinya sebelum menyusun regulasi turunan di tingkat provinsi.***