Pekanbaru (Sangkala.id)-Ketidakpatuhan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Riau dalam menggunakan kendaraan berpelat nomor BM kembali menjadi sorotan. Akibatnya, potensi pajak kendaraan bermotor yang seharusnya menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau justru mengalir ke luar daerah.
Persoalan itu ditegaskan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat menghadiri Sosialisasi Kepatuhan Investasi Terpadu bagi PMA/PMDN Melalui Pengawasan Berbasis Risiko di Menara Dang Merdu BRK Syariah, Rabu (13/5/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah tidak mempersoalkan masuknya investasi ke Riau. Namun perusahaan diminta menunjukkan kepatuhan dan komitmen terhadap daerah tempat mereka beroperasi, salah satunya dengan menggunakan kendaraan berpelat BM.
"Kami menghimbau seluruh perusahaan yang masuk ke Riau agar menggunakan plat BM. Tujuannya supaya pajak kendaraan yang dibayar masuk ke PAD Riau dan bisa dimanfaatkan kembali untuk masyarakat," ujarnya.
Ia menilai masih banyak perusahaan menggunakan kendaraan luar daerah meski aktivitas usaha sepenuhnya berada di Riau. Kondisi itu dinilai merugikan daerah karena potensi penerimaan pajak kendaraan tidak masuk ke kas daerah.
Tak hanya soal kendaraan, Pemprov Riau juga menyoroti perusahaan yang belum membuka rekening di Bank Riau Kepri Syariah serta belum memiliki NPWP di Riau.
"Kita ingin manfaat investasi ini benar-benar dirasakan masyarakat Riau," katanya.
SF Hariyanto menyebut pemerintah provinsi hanya menerima sekitar 30 persen dari bagi hasil pajak kendaraan, sementara sisanya menjadi hak pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, kepatuhan perusahaan menggunakan pelat BM dinilai penting untuk meningkatkan pendapatan daerah secara menyeluruh.
Ia juga meminta seluruh bupati dan wali kota ikut melakukan inventarisasi kendaraan operasional perusahaan yang belum menggunakan nomor polisi Riau.
"Kita minta daerah ikut mengejar kendaraan-kendaraan yang belum BM. Tujuannya supaya sama-sama meningkatkan pendapatan daerah," tegasnya.
Di sisi lain, Pemprov Riau memastikan proses perizinan investasi tetap dipermudah agar iklim usaha di daerah tetap kondusif. Namun kemudahan investasi tersebut diharapkan dibarengi kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban administrasi dan kontribusi pajak bagi daerah.***