Pekanbaru (Sangkala.id)-Sejumlah persoalan krusial di sektor pertanian kembali menjadi sorotan serius Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis. Mulai dari terbatasnya regulasi penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan), efisiensi anggaran daerah, hingga kondisi lahan yang terdampak pasang air laut dinilai masih menjadi penghambat utama peningkatan produktivitas petani.
Hal tersebut mengemuka saat Komisi II DPRD Bengkalis melaksanakan koordinasi bersama Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau, Kamis (9/4/2026), dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan di bidang sumber daya alam.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPRD Bengkalis yang turut didampingi perwakilan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkalis disambut langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau, Dr. Ronny Bowo Leksono bersama jajaran.
Ketua Komisi II DPRD Bengkalis menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong penerapan pola tanam tumpang sari dan tumpang sisip sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian. Menurutnya, metode tersebut tidak hanya mampu meningkatkan hasil produksi, tetapi juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.
"Pemanfaatan lahan melalui pola tanam yang tepat menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan lahan produktif," ujarnya.
Saat ini, penerapan sistem tumpang sari di Kabupaten Bengkalis telah dilakukan di beberapa desa dengan mengombinasikan tanaman sawit dengan komoditas pangan seperti padi gogo, jagung, dan kedelai. Program ini dinilai mulai menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan hasil pertanian masyarakat.
Namun demikian, Anggota Komisi II, Asep Setiawan, mengungkapkan bahwa masih terdapat kendala mendasar yang perlu segera ditangani. Ia menyoroti rumitnya mekanisme penyaluran alsintan dari pemerintah pusat yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan petani di daerah.
Tak hanya itu, keterbatasan anggaran daerah juga menjadi faktor penghambat dalam memberikan dukungan maksimal kepada sektor pertanian. Ditambah lagi, kondisi lahan yang terpengaruh pasang air laut menyebabkan sebagian area tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
"Kondisi ini membutuhkan perhatian serius, baik dari pemerintah provinsi maupun pusat, agar petani tidak terus dirugikan," tegasnya.
Komisi II DPRD Bengkalis berharap adanya langkah konkret dari pemerintah provinsi untuk membantu mengatasi berbagai persoalan tersebut, terutama dalam penyediaan alsintan dan penanganan lahan terdampak pasang.
Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan provinsi, diharapkan sektor pertanian di Bengkalis dapat berkembang lebih optimal, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. ***(Ramd)