Pekanbaru (Sangkala.id)-DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau guna memperdalam pemahaman terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah, Kamis (9/4/2026), di Pekanbaru.
Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi III, Sanusi, disambut langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Riau, Adnan Wimbyanto, bersama jajaran. Turut hadir unsur pimpinan dan anggota Komisi III serta perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkalis.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), transfer ke daerah (TKD), hingga upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan fiskal di daerah.
Adnan menjelaskan, DJPb memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan Kementerian Keuangan di daerah. Tidak hanya menyalurkan anggaran, DJPb juga bertindak sebagai penasihat keuangan bagi pemerintah daerah.
"DJPb memberikan pendampingan mulai dari analisis fiskal, konsultasi kebijakan, hingga memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah," jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa kondisi transfer ke daerah untuk Kabupaten Bengkalis tergolong stabil. Namun demikian, percepatan penyerapan anggaran masih menjadi tantangan yang perlu ditingkatkan.
Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk lebih optimal dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kepatuhan pajak, serta memanfaatkan berbagai program dari kementerian dan lembaga pusat.
Sementara itu, ketua komisi III Sanusi mengapresiasi pemaparan yang disampaikan pihak DJPb. Ia menilai, pertemuan tersebut memberikan wawasan baru bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
"Banyak masukan yang kami peroleh, terutama terkait kondisi fiskal dan kebijakan transfer ke daerah. Ini sangat penting sebagai bahan pengawasan ke depan," ujarnya.
Ia berharap sinergi antara DPRD Bengkalis dan DJPb Riau terus diperkuat, sehingga pengelolaan keuangan daerah semakin efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang membahas berbagai kendala penyaluran anggaran, strategi peningkatan PAD, serta peluang dukungan program dari pemerintah pusat bagi daerah. ***(Ramd)