Jakarta (Sangkala.id)-Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kian nyata. Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv Singh, mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan tidak hanya menggelar kegiatan seremonial, tetapi memastikan kesiapan konkret di lapangan.
"Koordinasi dengan daerah rawan harus terus diperkuat. Sekarang memang sudah ada apel dan jambore, tapi itu belum cukup. Harus diikuti dengan langkah nyata di lapangan," tegas Rajiv, Selasa (31/3/2026).
Ia menyoroti berbagai kegiatan kesiapsiagaan seperti apel siaga dan jambore karhutla selama ini masih cenderung bersifat simbolis. Padahal, situasi di lapangan mulai menunjukkan tanda-tanda serius meningkatnya potensi kebakaran.
Data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan Provinsi Riau mencatat jumlah titik panas tertinggi di Pulau Sumatera sepanjang 1 Januari hingga 25 Maret 2026, yakni 302 hotspot dari total 582 titik panas.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luas karhutla di Riau telah mencapai 2.713,26 hektare hingga 24 Maret 2026.
BMKG juga memprediksi musim kemarau tahun ini datang lebih cepat, mulai April hingga Juni, dengan intensitas yang lebih kering dan berlangsung lebih lama, terutama di wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan, Kalimantan, serta sebagian Sulawesi.
"Ini kombinasi sangat berbahaya. Kemarau datang lebih cepat, lebih kering, dan lebih panjang," tambahnya.
Rajiv menegaskan, data dan prediksi tersebut harus ditindaklanjuti dengan aksi konkret, bukan sekadar rutinitas tahunan tanpa dampak signifikan.
Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat deteksi dini hotspot, meningkatkan patroli terpadu di wilayah rawan, serta memastikan kesiapan sarana dan prasarana pemadaman sejak awal.
"Kalau titik api bisa diketahui sejak awal, penanganannya jauh lebih mudah dan biaya jauh lebih kecil dibandingkan saat api sudah meluas," katanya.
Selain faktor cuaca, ia juga menyoroti praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang masih menjadi penyebab utama karhutla di Indonesia.
Rajiv mengingatkan dampak karhutla tidak hanya dirasakan di dalam negeri. Asap kebakaran dapat menyebar lintas wilayah bahkan ke negara tetangga, menjadikan persoalan ini sebagai isu regional.
Karena itu, ia mendorong penguatan kerja sama antarnegara dalam mitigasi karhutla, termasuk berbagi teknologi dan informasi.***