Pekanbaru (Sangkala.id)-Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 menjadi panggung evaluasi sekaligus sorotan. Di satu sisi, capaian kinerja pemerintah dipaparkan. Di sisi lain, catatan kritis muncul dari ruang sidang yang tak sepenuhnya terisi.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, secara langsung menyampaikan pidato pengantar LKPj dalam rapat yang digelar di Balai Payung Sekaki, Gedung DPRD Pekanbaru, Senin (30/3/2026) sore. Paripurna dipimpin Ketua DPRD, Muhammad Isa Lahamid, didampingi jajaran pimpinan dewan.
Agung menegaskan bahwa LKPj merupakan amanat regulasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD.
"Dalam satu tahun pemerintahan, tentu harus melaporkan LKPj kepada DPRD. Maka hari ini kita sampaikan," ujarnya.
Ia memaparkan berbagai capaian pembangunan sepanjang 2025, sembari menekankan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.
"Keberhasilan ini bukan karena kami sendiri, tapi karena saling bahu membahu," tegasnya.
Namun, di balik paparan tersebut, realitas di ruang sidang memantik perhatian. Interupsi datang dari anggota DPRD Fraksi PAN, Nofrizal, yang menyoroti minimnya kehadiran anggota dewan dan pejabat OPD dalam agenda penting tersebut.
Menurutnya, meski kuorum terpenuhi secara administratif, kehadiran fisik dinilai jauh dari harapan.
"Hari ini paripurna kita istimewa. Pak Wali Kota dan Wakil hadir, pimpinan juga lengkap. Tapi anggota dewan kurang banyak yang hadir, ditambah lagi pejabat yang hadir juga minim," kritiknya.
Ketua DPRD Muhammad Isa Lahamid berharap ke depan seluruh OPD lebih serius mengikuti rapat paripurna, terutama agenda strategis seperti pembahasan APBD dan LKPj.
"Kita harapkan OPD bisa mengikuti rapat paripurna, agar masing-masing memahami kinerja mereka dan bisa kita evaluasi bersama," ujarnya sebelum menutup sidang.***