Rohil (Sangkala.id)-Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil) memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kondisi aman menjelang Hari Raya Idulfitri 2026. Namun, klaim tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan yang masih diwarnai antrean panjang dan harga eceran yang melambung tinggi.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Rohil, Fauzi, menyatakan stok BBM tetap terkendali berkat koordinasi intensif dengan pihak Pertamina. Ia menegaskan distribusi berjalan normal meski terjadi peningkatan konsumsi akibat arus mudik.
"Secara umum stok aman, dan distribusi terus kita kawal agar kebutuhan masyarakat terpenuhi," ujarnya, Rabu (25/3).
Lonjakan kebutuhan BBM diakui terjadi seiring meningkatnya jumlah pemudik yang pulang ke kampung halaman. Pemerintah daerah pun mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan yang berpotensi memicu kelangkaan semu.
Namun, pernyataan tersebut justru menuai reaksi keras dari masyarakat. Sejumlah warga menilai kondisi riil di lapangan jauh dari kata “aman”.
Misran Leo, salah seorang warga, mengungkapkan keluhannya terkait sulitnya mendapatkan BBM. Ia menyebut antrean panjang masih terjadi hampir setiap hari.
"Kalau memang stok banyak, kenapa kami harus antre berjam-jam? Bahkan di eceran harganya sudah Rp25 ribu sampai Rp30 ribu per liter," ujarnya.
Kritik serupa juga disampaikan Ongah Ongah. Ia menilai pemerintah lebih banyak menyampaikan pernyataan dibanding menunjukkan kinerja nyata.
"Masyarakat bukan butuh statement, tapi butuh bukti. Ini menunjukkan kinerja yang masih bobrok," katanya.
Nada kekecewaan juga datang dari akun lain di media sosial. Bakthie Daerma menyinggung soal pencitraan pejabat yang dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
"Jangan banyak pencitraan. Sesuaikan dengan kondisi nyata," tulisnya.
Sementara itu, Rusli bahkan menuding adanya ketidaksesuaian antara pernyataan pemerintah dan realita yang dirasakan masyarakat.
"Ini seperti pembohongan publik. Minyak masih langka, harga eceran masih tinggi," tegasnya.
Menanggapi situasi tersebut, Pemkab Rohil meminta masyarakat turut mengawasi distribusi BBM dan segera melapor jika ditemukan penyalahgunaan melalui call center Pertamina 135 atau layanan kepolisian 110.
Pemerintah juga menegaskan tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan momentum Lebaran untuk mengambil keuntungan berlebih dari kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, tekanan publik kian menguat agar pemerintah tidak hanya memastikan stok di atas kertas, tetapi juga menjamin distribusi yang merata hingga ke tingkat bawah.
Bagi masyarakat Rohil, persoalan BBM bukan sekadar angka ketersediaan, melainkan soal akses nyata apakah mereka bisa mendapatkan bahan bakar dengan mudah, wajar, dan tanpa harus mengantre berjam-jam.***(zal)