Pekanbaru (Sangkala.id)-Keterlibatan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Riau dalam pembangunan jembatan di sejumlah daerah terpencil memunculkan sorotan tajam.
Di satu sisi, bantuan tersebut dinilai membantu masyarakat. Namun di sisi lain, hal itu sekaligus memunculkan kritik, pemerintah daerah dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar warganya.
Baznas Riau menyerahkan bantuan Rp3 miliar untuk pembangunan program Jembatan Merah Putih Presisi. Dana tersebut diserahkan Ketua Baznas Riau, Masriadi Hasan kepada Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Riau, Daniel Widya Mucharam, Jumat (13/3).
Masriadi mengatakan dana itu berasal dari infak masyarakat yang dihimpun Baznas. Karena bersumber dari infak, penggunaannya dinilai lebih fleksibel dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas umum seperti jembatan maupun sarana sosial lainnya.
Menurutnya, pembangunan jembatan sangat dibutuhkan masyarakat di daerah terpencil yang selama ini masih kesulitan akses, termasuk anak-anak yang harus menyeberangi sungai saat pergi ke sekolah.
"Di beberapa daerah, anak-anak harus menempuh perjalanan jauh dan menyeberang sungai. Bahkan ada yang harus melepas sepatu karena jalan berlumpur," ujarnya.
Data yang dihimpun menunjukkan total kebutuhan dana pembangunan dan renovasi 26 jembatan di Riau mencapai sekitar Rp6,9 miliar. Dari jumlah itu, Baznas ikut mengambil bagian dalam pembiayaan pembangunan tersebut.
Namun kondisi ini sekaligus memunculkan kritik, pembangunan infrastruktur dasar seperti jembatan dan jalan semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan bergantung pada dana umat.
Pelaksana tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, bahkan mengakui kondisi keuangan daerah saat ini masih menghadapi tekanan, sehingga keberadaan Baznas dinilai dapat membantu menjawab kebutuhan masyarakat.
"Memang kondisi keuangan kita masih berat. Tapi Tuhan masih memberi jalan keluarnya, ada Baznas," ujarnya.
Pernyataan tersebut memicu perdebatan karena menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas dasar masyarakat di daerah terpencil masih bergantung pada dukungan lembaga sosial.
Sementara itu, Wakapolda Riau Hengky Haryadi mengatakan Polda Riau telah membentuk Satuan Tugas Darurat Pembangunan Jembatan sebagai tindak lanjut arahan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terkait program pembangunan jembatan di daerah terpencil.
Satgas tersebut menargetkan pembangunan dan renovasi 26 jembatan dengan total panjang sekitar 700 meter, terdiri dari 17 jembatan baru dan 9 jembatan yang direnovasi.
Salah satu jembatan yang akan diresmikan berada di Desa Gobah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan panjang 27,5 meter dan lebar 4 meter. Peresmian dijadwalkan dilakukan pada 17 Maret 2026.
Di tengah program tersebut, kritik publik justru menguat. Banyak pihak menilai fakta bahwa pembangunan jembatan di daerah terpencil harus dibantu dana infak masyarakat menunjukkan masih lemahnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dasar bagi warganya.
Situasi ini juga menimbulkan pertanyaan lebih besar: sejauh mana negara mampu menjamin akses dasar masyarakat, jika pembangunan jembatan pun harus ditopang oleh dana zakat dan infak umat.***