Rohil (Sangkala.id)-Sebuah baliho ucapan selamat perayaan Cap Go Meh 2026 yang beredar luas di media sosial mendadak menjadi sorotan publik di Kabupaten Rokan Hilir. Pasalnya, baliho tersebut hanya menampilkan foto Bupati tanpa menyertakan Wakil Bupati, sehingga memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat tentang kemungkinan adanya "dua matahari" dalam kepemimpinan daerah.
Baliho yang memuat ucapan selamat perayaan bagi masyarakat Tionghoa itu menampilkan foto Bupati Rohil, H. Bistamam, namun tidak menampilkan Wakil Bupati Jhony Charles. Kondisi ini langsung menuai reaksi publik karena secara umum publikasi resmi pemerintah daerah biasanya menampilkan kepala daerah dan wakilnya secara berpasangan.
Sorotan publik semakin menguat karena pada baliho tersebut turut tercantum logo Pemerintah Kabupaten Rohil dan logo Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini membuat banyak pihak menilai baliho tersebut merupakan produk resmi pemerintah daerah.
Menanggapi polemik yang berkembang, pihak Diskominfotiks Rohil akhirnya memberikan klarifikasi resmi. Melalui Sekretarisnya, Juliandra, dijelaskan bahwa baliho tersebut sebenarnya bukan merupakan baliho resmi pemerintah daerah, melainkan ucapan pribadi dari Bupati Rohil.
"Kami ingin meluruskan bahwa baliho tersebut adalah ucapan pribadi dari Bapak Bupati. Namun terjadi kelalaian dari tim desain yang secara otomatis memasukkan logo Pemkab Rohil dan Diskominfotiks karena sistem desain kami sudah menggunakan template kedinasan," jelas Juliandra dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).
Ia menegaskan, secara resmi baliho ucapan perayaan yang dikeluarkan pemerintah daerah tetap menampilkan foto Bupati dan Wakil Bupati secara berpasangan.
Menurutnya, baliho resmi yang memuat foto lengkap Bupati dan Wakil Bupati sebenarnya telah dipasang di depan Mess Pemerintah Daerah Rohil di Jalan Perwira, Bagansiapiapi.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam perbincangan publik. Sebagian kalangan menilai kejadian ini mencerminkan lemahnya kontrol terhadap publikasi resmi pemerintah daerah. Terlebih, penggunaan logo resmi pemerintahan pada baliho ucapan pribadi dinilai dapat menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat.
Pengamat komunikasi publik di Riau bahkan menilai insiden semacam ini bisa menimbulkan spekulasi politik jika tidak segera diklarifikasi secara transparan. Dalam sistem pemerintahan daerah, relasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnya ditampilkan secara solid dalam setiap komunikasi publik pemerintah.
Sementara itu, Diskominfotiks Rohil menegaskan, kesalahan tersebut murni merupakan kelalaian teknis di tingkat staf, bukan keputusan atau instruksi dari Bupati.
"Bapak Bupati tidak pernah mengeluarkan instruksi untuk meniadakan foto Wakil Bupati dalam setiap produk informasi pemerintah daerah," tegas Juliandra.
Pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang muncul akibat insiden tersebut. Diskominfotiks berjanji akan memperketat proses verifikasi dan pengawasan terhadap setiap konten publikasi pemerintah daerah, agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi.
"Kami memohon maaf kepada masyarakat dan akan meningkatkan pengawasan terhadap setiap materi publikasi ke depan," ujarnya.
Peristiwa ini menjadi pengingat penting, di era informasi digital, kesalahan kecil dalam komunikasi publik pemerintah dapat dengan cepat memicu persepsi politik yang luas di masyarakat—terlebih jika menyangkut simbol kepemimpinan daerah.***(zal)