Pekanbaru (Sangkala.id)-Evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah kembali menyoroti kinerja pemerintah kabupaten/kota di Riau. Dalam kegiatan penerimaan Laporan Eksekutif Daerah Semester II yang disampaikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau, sejumlah persoalan mendasar dalam tata kelola pembangunan daerah dinilai masih perlu diperbaiki secara serius oleh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Kegiatan yang digelar di Balai Serindit, Pekanbaru, Kamis (5/3/2026), menjadi bagian dari proses evaluasi terhadap keselarasan antara perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Evaluasi ini penting mengingat masih ditemukan ketidaksinkronan antara program yang direncanakan dengan realisasi anggaran di sejumlah daerah.
Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Efendri Sihombing, menjelaskan, Laporan Eksekutif Daerah Semester II memuat gambaran capaian kinerja pembangunan daerah sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah.
Menurutnya, laporan tersebut bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan menjadi bahan evaluasi yang harus ditindaklanjuti secara konkret pemerintah daerah.
"Laporan ini memberikan gambaran capaian sekaligus menunjukkan area yang masih perlu diperkuat dalam pengelolaan pembangunan daerah," ujar Efendri.
Ia menegaskan, berbagai catatan yang disampaikan dalam laporan tersebut diharapkan dapat menjadi refleksi bagi pemerintah daerah agar penyusunan program pembangunan ke depan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bupati Bengkalis, Kasmarni, yang menerima laporan tersebut menyampaikan apresiasi kepada tim BPKP atas pendampingan serta evaluasi yang dilakukan terhadap proses perencanaan dan penganggaran di daerah.
Meski demikian, evaluasi tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah daerah bahwa efektivitas program pembangunan masih perlu terus diperbaiki, terutama dalam memastikan setiap anggaran benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat.
"Laporan ini menjadi bahan evaluasi bagi kita untuk melihat capaian pembangunan sekaligus sebagai dasar melakukan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran ke depan," kata Kasmarni.
Pengawasan dari BPKP dinilai penting untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas pengelolaan keuangan. Tanpa perencanaan yang matang, program pembangunan berpotensi tidak berjalan optimal meskipun anggaran yang dialokasikan cukup besar.
Karena itu, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis diminta lebih serius meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, termasuk memperbaiki sinkronisasi antara program, kegiatan, dan penganggaran.
"Perangkat daerah harus mendukung proses evaluasi ini dengan menyediakan data yang akurat, sehingga hasilnya dapat menjadi acuan dalam memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran daerah," tegasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi, serta para bupati dan wali kota se-Riau.***(ramd)