Batam (Sangkala.id)-Bupati Siak Afni Z lantang menyuarakan ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APKASI XVII Tahun 2026 di Batam. Kabupaten Siak, sebagai salah satu daerah penghasil sawit utama nasional dengan luas kebun lebih dari 300 ribu hektare, hanya mendapat alokasi DBH Sawit sekitar Rp7,5 miliar pada 2026.
Angka tersebut dinilai jauh dari proporsional dengan kontribusi Siak terhadap sektor perkebunan sawit nasional. Afni menegaskan, kondisi ini berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain DBH, Afni juga memperjuangkan aspirasi petani sawit rakyat Koto Gasib yang terkendala program peremajaan sawit (replanting) karena berada di kawasan gambut.
Persoalan ini disampaikan langsung dalam pertemuan APKASI dan akan dipertajam pada agenda lanjutan bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) di Jakarta.
"Ini menyangkut keadilan fiskal bagi daerah penghasil dan keberlanjutan ekonomi petani sawit rakyat," tegas Afni.
Rakernas APKASI XVII yang berlangsung sejak 18 Januari 2026 resmi ditutup Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Selasa (20/1/2026), di Ballroom Grand Lotus Hotel Aston Batam.
Mendagri menekankan pentingnya kebijakan berbasis data dan karakteristik daerah, karena setiap wilayah memiliki tantangan yang berbeda.
Rakernas bertema "Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera" ini menghasilkan 17 rekomendasi strategis untuk pemerintah pusat, mencakup penguatan fiskal daerah, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Siak berharap rekomendasi tersebut ditindaklanjuti agar kebijakan pusat lebih berpihak pada daerah penghasil dan kebutuhan riil masyarakat.***