Pekanbaru (Sangkala.id)-Setelah melalui rangkaian pembahasan di tingkat komisi dan Badan Anggaran (Banggar), DPRD Provinsi Riau akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Perubahan 2025. Anggaran yang semula mencapai Rp9,6 triliun pada APBD murni kini turun menjadi Rp9,4 triliun.
Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, dan Gubernur Riau, Abdul Wahid, dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (25/9/2025).
"Nilainya memang turun dari APBD murni yang berkisar Rp9,6 triliun. Namun pada perubahan ini, angkanya menjadi Rp9,4 triliun," kata Kaderismanto usai paripurna.
Menurut politisi PDIP itu, penurunan nilai APBD-P terutama dipicu perubahan struktur Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Dari total Rp380 miliar yang semestinya masuk ke Riau, hanya tersisa Rp200 miliar lebih yang bisa direalisasikan.
"Karena ada kegiatan DAK yang tidak dapat dilaksanakan oleh Provinsi Riau. Apakah ada syarat yang kurang, kita masih telusuri. Yang jelas, penurunan ini berdampak pada total anggaran perubahan," jelasnya.
Meski demikian, Kaderismanto memastikan tidak ada perubahan signifikan dalam struktur APBD-P 2025. Anggaran tetap diarahkan untuk belanja prioritas, terutama fungsional jalan di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT).
"Tidak ada pembangunan baru. Fokus tetap pada hal-hal prioritas. Gaji dan tunjangan pegawai tetap aman, tidak ada pemotongan sama sekali. Jadi secara prinsip, APBD-P ini masih sesuai dengan apa yang disepakati dalam APBD sebelumnya," tegasnya.
Dengan disepakatinya KUA-PPAS APBD-P 2025 ini, DPRD berharap roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan optimal meski terjadi penurunan anggaran. Fokus pada infrastruktur jalan dan belanja prioritas dinilai akan lebih tepat sasaran demi kepentingan masyarakat Riau.***(S1)