Rohil (Sangkala.id)-Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menegaskan bahwa pembayaran gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah berjalan lancar dan tanpa hambatan.
Plt. Kepala BPKAD Rohil, Sarman Syahroni, ST., M.IP, menyampaikan kepastian tersebut saat diwawancarai di kantor DPRD Rohil pada Senin (25/8/2025). Ia menekankan bahwa dana untuk gaji dan TPP ASN telah tersedia dan proses administrasi berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
"Gaji bulan Agustus untuk PNS sudah kami bayarkan di awal bulan, termasuk gaji CPNS yang baru diangkat pada bulan Mei. Kami juga telah menginstruksikan seluruh OPD untuk segera mencairkan dana tersebut sejak seminggu lalu," ujar Sarman.
Menurut Sarman, pembayaran TPP ASN telah dilakukan hingga bulan Juni 2025. Namun, ia mencatat bahwa baru sekitar 60 persen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengajukan usulan pencairan TPP. Hal ini menjadi perhatian BPKAD untuk terus mendorong percepatan proses dari OPD lainnya.
"Secara keuangan, kita sangat mencukupi untuk melakukan pembayaran TPP, termasuk bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah diangkat. Alhamdulillah, untuk gaji dan TPP aman untuk dibayarkan di Kabupaten Rokan Hilir," tegasnya.
Sarman juga menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan OPD agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengajuan dan pencairan dana. BPKAD berkomitmen menjaga kelancaran arus keuangan daerah demi menjamin hak-hak ASN.
Pernyataan ini sekaligus meredam kekhawatiran sejumlah pihak terkait kelancaran pembayaran gaji dan TPP ASN di lingkungan Pemkab Rohil. Sebelumnya, sempat muncul kekhawatiran di kalangan ASN mengenai keterlambatan pencairan hak mereka.
Dengan adanya jaminan dari BPKAD, ASN di Rohil kini dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan tenang. Kepastian pembayaran ini juga menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan pegawainya.
Langkah BPKAD ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk anggota DPRD dan perwakilan ASN. Mereka berharap transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah terus ditingkatkan.
Kedepan, BPKAD berencana memperkuat sistem monitoring dan digitalisasi proses pencairan agar lebih cepat dan akurat. Dengan begitu, pelayanan publik yang dilakukan oleh ASN dapat berjalan optimal tanpa terganggu oleh persoalan administratif.***(zal)