Rohul (Sangkala.id)-Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu memperkuat strategi percepatan pembangunan melalui pembiayaan inovatif dan penguatan regulasi.
Komitmen itu ditegaskan Bupati Rokan Hulu Anton saat menghadiri peringatan HUT Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke-26 di Hall Institut Kesehatan Medistra, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026).
Forum nasional tersebut membahas strategi pembiayaan alternatif pembangunan daerah serta uji publik masukan APKASI terhadap revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam dialog, peserta membahas model pembiayaan alternatif, tata kelola kolaboratif, optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta dukungan sektor perbankan bagi pembangunan daerah.
Anton menilai daerah perlu mengurangi ketergantungan pada APBN dan APBD dengan memanfaatkan skema pembiayaan baru, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), investasi daerah, serta instrumen keuangan lainnya.
"Tantangan pembangunan semakin kompleks, sementara ruang fiskal terbatas. Pembiayaan alternatif menjadi kunci agar proyek infrastruktur strategis tetap berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat," kata Anton.
Pemkab Rokan Hulu, lanjutnya, siap menyesuaikan regulasi agar lebih adaptif, ramah investasi, dan mendukung pembiayaan modern.
Pada sesi uji publik revisi UU Pemerintahan Daerah, Anton mendorong pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten lebih proporsional.
Menurutnya, pemerintah kabupaten memerlukan kepastian hukum agar lebih leluasa mengelola potensi daerah, memperkuat pelayanan publik, serta mengoptimalkan sumber daya alam dan retribusi daerah.
Anton berharap masukan APKASI dapat menjadi bagian dari pembahasan legislasi nasional sehingga melahirkan regulasi yang memperkuat otonomi daerah dan mempercepat pembangunan di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Rokan Hulu.***(ando)
