Rohul (Sangkala.id)-Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Selasa (31/3/2026), di Convention Hall Islamic Center Rokan Hulu.
Kegiatan yang mengusung tema "Pemantapan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Sektor Unggulan Daerah" ini dibuka secara resmi Wakil Bupati Rokan Hulu, Syafaruddin Poti, ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya proses perencanaan pembangunan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua III DPRD Provinsi Riau Budiman Lubis, Anggota DPRD Rohul Romi Juliandra, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, hingga tokoh masyarakat dan organisasi wanita se-Rokan Hulu.
Wakil Bupati menegaskan bahwa sinkronisasi antara usulan masyarakat dan program prioritas daerah menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan. Ia menekankan, Musrenbang tidak sekadar forum seremonial, melainkan wadah strategis untuk melahirkan kebijakan yang benar-benar berdampak.
Ia juga menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen memantapkan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi sektor unggulan daerah, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
"Dengan penguatan sektor unggulan, kita ingin kesejahteraan masyarakat meningkat dan pertumbuhan ekonomi daerah semakin kokoh," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Riau yang diwakili oleh Feradis memaparkan arah kebijakan pembangunan Provinsi Riau tahun 2027 sebagai bagian dari upaya sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
Di sisi lain, Ketua Panitia sekaligus Plt Kepala Bapperida Rohul, Simel Meri, mengungkapkan bahwa perencanaan tahun 2027 mencakup skala program yang cukup besar.
Tercatat, terdapat 143 program, 282 kegiatan, dan 1.159 sub-kegiatan dengan total pagu anggaran mencapai Rp1,9 triliun. Selain itu, hasil Musrenbang desa dan kecamatan menghasilkan 574 usulan, ditambah 2.145 aspirasi masyarakat melalui Pokok Pikiran DPRD serta 129 usulan bantuan sosial dan hibah.
Tak hanya bersumber dari APBD Rohul, rencana pembangunan juga diperkuat melalui dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi. Untuk APBD Provinsi Riau dialokasikan pada 13 perangkat daerah dengan total Rp583 miliar lebih, sementara APBN/DAK menjangkau 18 kementerian/lembaga dengan pagu mencapai Rp1,43 triliun.
"Harapan kita, pembangunan ke depan semakin terarah, terpadu, sinergis, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Simel.
Rangkaian Musrenbang turut diisi diskusi panel dan sesi tanya jawab, sebelum akhirnya ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan sebagai dasar penyusunan program kerja yang lebih konkret dan terukur.
Melalui forum ini, Pemkab Rohul menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat dan bermuara pada penguatan ekonomi daerah.***(ando)
