Karyawan Tidak Akan di PHK, Satgas PKH Siapkan Skema Operasional RAPP, BUMN-BUMD Akan Ambil Peran

Minggu, 22 November 2026 | 18:16:43 WIB

Pekanbaru (Sangkala.id)-Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memastikan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) tidak serta-merta menghentikan kegiatan operasional perusahaan maupun memutus hubungan kerja karyawan. Pemerintah telah menyiapkan skema pengelolaan melalui kolaborasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

Juru Bicara Satgas PKH, Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., menegaskan pemerintah telah mempertimbangkan dampak pencabutan izin terhadap tenaga kerja, masyarakat, dan kegiatan usaha. Perlindungan hak pekerja menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam proses penertiban kawasan hutan.

"Tidak ada penghentian operasional. Tidak ada PHK untuk karyawan," tegas Barita dalam video tanggapannya yang beredar Sabtu (21/11/2026).

Menurut Barita, pemerintah telah menyiapkan langkah terukur untuk memastikan kegiatan ekonomi tetap berjalan meski status perizinan kehutanan RAPP telah dicabut. Skema pengelolaan melalui BUMN dan BUMD diarahkan untuk menjaga keberlanjutan operasional sekaligus memastikan penegakan aturan kehutanan tetap berjalan.

Barita juga meminta masyarakat tidak terpancing informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan. Pemerintah, katanya, telah dan akan terus mengambil langkah untuk menangani dampak kebijakan tersebut.

"Masyarakat tidak perlu resah. Pemerintah sudah dan akan terus mengambil langkah-langkah yang terukur," demikian pesan Barita.

Pencabutan izin PBPH RAPP dilakukan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Luas areal perizinan yang dicabut mencapai 338.536 hektare.

Keputusan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah menertibkan kawasan hutan yang dinilai bermasalah dalam pemanfaatannya. Satgas PKH mengungkapkan sejumlah temuan yang menjadi perhatian, di antaranya perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.

Satgas PKH juga menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.

Dengan pencabutan tersebut, pemerintah menyatakan seluruh kegiatan dalam areal PBPH yang dicabut dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Meski demikian, pemerintah tetap menegaskan kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum perusahaan tidak otomatis gugur.

Di sisi lain, PT RAPP menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan masih menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut mengenai keputusan pencabutan izin tersebut.

Perusahaan juga mengungkapkan PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal. Angka tersebut menggambarkan besarnya dampak ekonomi yang perlu diperhitungkan dalam pelaksanaan kebijakan penertiban kawasan hutan.

Karena itu, skema pengelolaan yang disiapkan pemerintah melalui BUMN dan BUMD menjadi perhatian penting. Pelaksanaannya akan menentukan bagaimana keberlangsungan kegiatan ekonomi, perlindungan tenaga kerja, dan kepastian hukum dapat berjalan beriringan setelah pencabutan izin.

Sementara itu, Komunitas Pecinta Alam Riau (KOPARI) meminta pemerintah memperluas evaluasi penertiban kawasan hutan dengan memeriksa aktivitas PT Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP) di Perawang, Kabupaten Siak, serta konsesi PT Arara Abadi.

Juru Bicara KOPARI, Bung Aderman, menilai penertiban terhadap RAPP harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap industri kehutanan di Riau. Ia meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Satgas PKH melakukan audit terhadap konsesi, sumber bahan baku kayu, serta kepatuhan lingkungan kedua perusahaan.

KOPARI menyoroti konsesi HTI PT Arara Abadi seluas sekitar 296.373,94 hektare berdasarkan SK Menteri LHK Nomor SK.406/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2021. Perusahaan tersebut memiliki hubungan pasokan kayu dengan industri PT Indah Kiat Perawang.

Organisasi tersebut juga mengangkat sejumlah laporan masyarakat sipil mengenai dugaan penebangan hutan alam, aktivitas di kawasan gambut, penanaman akasia di sekitar sempadan Sungai Perawang, serta dugaan pelanggaran lingkungan. Seluruh dugaan itu masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh instansi berwenang.

"Negara jangan pandang bulu. Kalau pemerintah berani mencabut izin RAPP karena ditemukan persoalan dalam pengelolaan kawasan hutan, kami meminta PT Indah Kiat juga diperiksa secara menyeluruh. Jangan sampai ada perusahaan yang luput dari evaluasi," tegas Aderman.

KOPARI menegaskan tidak menolak investasi maupun keberadaan industri yang menyerap tenaga kerja. Namun, kepatuhan terhadap hukum kehutanan dan perlindungan lingkungan harus menjadi kewajiban seluruh perusahaan.

Organisasi tersebut meminta pemerintah membuka hasil audit dan pengawasan lingkungan kepada publik serta mengambil tindakan hukum, termasuk kemungkinan pencabutan izin, apabila pelanggaran terbukti.***

Terkini