Negara Cabut Izin PT RAPP 338 Ribu Hektar, Pabrik dan Kebun Sawit GSL di Kuansing Diambil Alih Satgas PKH

Jumat, 20 November 2026 | 15:00:00 WIB

Pekanbaru (Sangkala.id)-Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil langkah tegas terhadap dua perusahaan di Provinsi Riau.

Izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare dicabut, sementara pabrik kelapa sawit (PKS) dan kebun sawit PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) seluas 42 Ribu hektare diambil alih kembali negara, Jumat (20/11/2026).

Penertiban ini menjadi sorotan karena RAPP merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle (RGE), kelompok usaha yang berkantor pusat di Singapura. Sementara itu, pengambilalihan aset GSL dilakukan setelah pemerintah menemukan indikasi keterkaitan aktivitas pabrik dengan pengolahan hasil perkebunan sawit dari kawasan hutan tanpa izin.

Pencabutan izin RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah temuan Satgas PKH, mulai dari kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin 541,46 hektare, hingga kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.

Temuan tersebut memperlihatkan besarnya persoalan pengelolaan kawasan hutan yang menjadi dasar pemerintah mengambil tindakan administratif terhadap perusahaan.

Dengan pencabutan izin itu, seluruh kegiatan dalam areal perizinan RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Perusahaan tetap dibebani kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang ditemukan.

Di Kabupaten Kuantan Singingi, Satgas PKH juga mengambil alih kembali PKS beserta kebun sawit PT GSL seluas 42 hektare. Langkah ini menyusul indikasi pabrik kelapa sawit nonkebun milik perusahaan tersebut membeli dan mengolah tandan buah segar (TBS) dari perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin.

Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 ribu hektare sekaligus menolak permohonan tersebut. Pemerintah kemudian mengambil alih kembali areal pabrik dan kebun sawit perusahaan.

Penertiban berskala besar ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga, aparat keamanan, serta pemerintah daerah. Pangdam XIX/Tuanku Tambusai diwakili Irdam Brigjen TNI Totok Sutriono bersama Plt Gubernur Riau, Kajati Riau, Kapolda Riau, dan sejumlah pejabat tinggi negara.

Hadir pula Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Menteri Pertahanan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata, Jampidsus, Kabareskrim Polri, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait.

Irdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Totok Sutriono menegaskan dukungan TNI AD terhadap langkah pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Menurut dia, sinergi seluruh pihak diperlukan agar penertiban berjalan efektif, fungsi kawasan hutan kembali sebagaimana mestinya, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.***

Terkini