Bengkalis (Sangkala.id)-Kursi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis kembali bergeser. Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni melantik 41 pejabat, Senin, 14 September 2026, dengan pesan tegas: jabatan bukan sekadar posisi, melainkan tanggung jawab yang harus menghasilkan dampak bagi masyarakat.
Pelantikan berlangsung di Ruang Dang Merdu, Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis. Tiga pejabat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, sementara lainnya mengisi jabatan administrator, pengawas dan fungsional dengan tugas tambahan.
Tiga pejabat eselon tinggi yang dilantik yakni Dr. H. Aready, SE., M.Si. sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Bengkalis; Ed Efendi, SH., MH. sebagai Kepala Dinas Perkebunan; serta Hadi Prasetyo, ST., M.Si. sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
Sejumlah posisi administrator juga berganti. Imran, ST., M.Si. dipercaya sebagai Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. Tuti Andayani, SE., M.Ak. menjadi Sekretaris Badan Pendapatan Daerah.
Jumiharto, SH. menjabat Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPP, sedangkan Tri Aprilistari, SH. menjadi Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Penghargaan dan Pemberhentian BKPP.
Pelantikan juga mencakup puluhan pejabat pengawas serta pejabat fungsional di berbagai perangkat daerah, termasuk sektor kesehatan, lingkungan hidup, sosial, perkebunan, kecamatan dan kelurahan.
Kasmarni menegaskan rotasi dan promosi tersebut bukan sekadar rutinitas birokrasi. Penempatan pejabat, kata dia, melalui evaluasi kinerja dan uji kompetensi dengan mempertimbangkan rekam jejak, kemampuan serta kebutuhan organisasi.
“Semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawab. Semakin besar kewenangan, semakin kuat tuntutan untuk menghadirkan kinerja, integritas, dan keteladanan.”
Kasmarni juga menyentil budaya kerja “yang penting selesai”. Ia meminta pejabat tidak menjadikan tebalnya laporan atau besarnya anggaran terserap sebagai ukuran keberhasilan.
Ukuran sebenarnya, menurut dia, ada pada tiga hal: persoalan warga terselesaikan, pelayanan semakin cepat dan inovatif, serta program menghasilkan output, outcome dan dampak yang terukur.
Tantangan fiskal, perkembangan teknologi dan masyarakat yang semakin kritis, lanjut Kasmarni, menuntut birokrasi Bengkalis bergerak lebih cepat dan adaptif. Zona nyaman tidak lagi cukup.***