Pekanbaru (Sangkala.id)-Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni menghadiri Rapat Penyampaian Hasil Deteksi Participating Interest (PI) 10 Persen Wilayah Kerja Provinsi Riau yang digelar Pemerintah Provinsi Riau bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Rabu (24/6/2026).
Rapat dipimpin Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI Brigjen Pol. Agung Yudha Wibowo, dihadiri Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Kepala Perwakilan BPKP Riau Evenri Sihombing, serta para kepala daerah se-Provinsi Riau.
Dalam forum tersebut, KPK menegaskan pentingnya penguatan tata kelola Participating Interest (PI) 10 persen agar manfaat pengelolaan minyak dan gas bumi dapat dirasakan lebih optimal oleh daerah penghasil. Evaluasi yang dilakukan KPK menemukan perlunya peningkatan koordinasi, keterbukaan data, serta sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas.
Agung Yudha Wibowo menyebut hasil deteksi PI 10 persen menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperbaiki tata kelola sektor migas dan memastikan manfaat ekonomi dapat kembali ke daerah melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengapresiasi langkah KPK dalam mengawal pengelolaan PI di Riau. Data dan rekomendasi yang disampaikan akan menjadi dasar evaluasi bersama pemerintah kabupaten dan kota guna memperkuat pengelolaan sektor migas.
Pada kesempatan itu, Kasmarni menyuarakan harapan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) memperoleh ruang yang lebih luas untuk terlibat dalam berbagai kegiatan strategis sektor migas di Bengkalis.
Menurut Kasmarni, keterlibatan yang lebih besar bagi PT BLJ akan membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat kemandirian ekonomi daerah, serta mempercepat pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami berharap PT BLJ mendapat kesempatan dan kepercayaan lebih besar untuk berkontribusi dalam kegiatan strategis sektor migas sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Bengkalis,” ujarnya.
Bengkalis merupakan salah satu daerah penghasil migas di Riau yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan peran BUMD dalam mendukung pengelolaan sektor energi. Melalui penguatan peran PT BLJ, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kontribusi terhadap PAD sekaligus memperkuat posisi BUMD sebagai motor penggerak pembangunan daerah.
Rapat tersebut menjadi momentum penting untuk mendorong tata kelola PI 10 persen yang lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan daerah penghasil migas.***(inf)