Pekanbaru (Sangkala.id)-Pemerintah Kota Pekanbaru terus menghadirkan inovasi pelayanan publik yang memudahkan masyarakat. Kini, warga tidak perlu lagi datang ke kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Wali Kota Pekanbaru H. Agung Nugroho menyiapkan sistem pembayaran PBB langsung dari rumah warga melalui keterlibatan kader TP PKK di setiap kecamatan dan kelurahan.
Melalui program jemput bola tersebut, kader PKK akan mendatangi rumah warga untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPT) PBB sekaligus memfasilitasi pembayaran di tempat menggunakan mesin atau aplikasi pembayaran digital.
"Penyampaian SPT PBB yang biasanya dilakukan internal Bapenda, sekarang kita berdayakan kader PKK. Dijemput bola dengan membawa mesin atau aplikasi, agar warga bisa bayar langsung di rumah," ujar Agung Nugroho, Selasa (19/5/2026).
Langkah itu dinilai menjadi terobosan baru dalam meningkatkan pelayanan sekaligus mendongkrak kesadaran masyarakat membayar pajak tepat waktu.
Setiap kader yang turun ke lapangan nantinya tidak hanya menyerahkan SPT PBB, tetapi juga dilengkapi perangkat pembayaran sehingga warga dapat langsung menyelesaikan kewajibannya tanpa harus mengantre di kantor pelayanan.
Pemko Pekanbaru juga tengah menjalin kerja sama dengan sejumlah perbankan guna mendukung penyediaan alat pembayaran mobile bagi para kader di lapangan.
Tak hanya fokus pada PBB, program tersebut juga menyasar pendataan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kader PKK turut membantu warga yang ingin membayar pajak kendaraan secara langsung.
Agung menyebut, kemudahan pembayaran PKB saat ini menjadi peluang meningkatkan kepatuhan masyarakat karena proses pembayaran tidak lagi harus menggunakan KTP asli pemilik pertama kendaraan.
"Karena bayar PKB saat ini tidak perlu menggunakan KTP asli atau pemilik semula. Sehingga yang pemilik saat ini bisa bayar pajak langsung. Itu hasil dorongan koordinasi kami dengan Pemprov Riau dan kepolisian," jelasnya.
Program jemput bola tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, praktis, dan dekat dengan masyarakat, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak.***