Pekanbaru (Sangkala.id)-Ironi terjadi di Provinsi Riau. Daerah yang dikenal sebagai salah satu penghasil minyak dan perkebunan sawit terbesar di Indonesia justru menghadapi persoalan tingginya harga minyak goreng di pasaran. Warga Pekanbaru dan sejumlah daerah sekitar mengeluhkan kelangkaan serta mahalnya harga Minyakita yang sempat menembus Rp23 ribu per liter.
Kondisi itu memicu sorotan tajam dari DPRD Riau. Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis menegaskan pemerintah bersama instansi terkait harus segera menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng agar masyarakat tidak terus terbebani.
Menurutnya, keberadaan Riau sebagai daerah penghasil crude palm oil (CPO) semestinya mampu menjamin ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat dengan harga terjangkau. Namun kenyataan di lapangan justru sebaliknya.
"Bulog harus hadir menstabilkan keadaan. Kami sudah melakukan kunjungan dan saat itu stok disebut aman," ujarnya.
Budiman menjelaskan, distribusi minyak goreng melibatkan rantai penyaluran mulai dari produsen, agen hingga pengecer. Namun distribusi dinilai belum berjalan optimal sehingga memicu lonjakan harga di tingkat konsumen.
Ia menilai tingginya harga CPO dunia membuat sebagian perusahaan lebih memilih mengekspor produknya dibanding memenuhi kebutuhan domestik. Karena itu pemerintah menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) agar sebagian produksi tetap dialokasikan untuk pasar dalam negeri.
DPRD Riau juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut. Dugaan penyaluran yang tidak tepat sasaran dinilai menjadi salah satu penyebab minyak goreng tetap mahal meski stok sebenarnya tersedia.
Komisi II DPRD Riau berencana kembali memanggil perusahaan-perusahaan terkait guna memastikan distribusi berjalan sesuai aturan. Sebelumnya, dari sekitar 20 perusahaan yang dipanggil, hanya tujuh yang hadir memenuhi undangan dewan.
Di tengah polemik tersebut, Badan Pangan Nasional bersama Satgas Pangan turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Pagi Arengka dan Pasar Dupa Pekanbaru, Senin (11/5/2026).
Tim dipimpin Direktur Ketersediaan Pangan, Indra Wijayanto. Dalam sidak itu ditemukan Minyakita dijual hingga Rp20 ribu per liter, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700.
Petugas menelusuri asal barang hingga mendapati sebagian minyak goreng diperoleh dari reseller atau kanvaser di luar jalur resmi distribusi Bulog. Bahkan ada pedagang yang mengaku membeli pasokan dari pihak lain tanpa mengetahui identitas penjualnya.
Satgas Pangan dari Polda Riau langsung mengingatkan pedagang agar tidak menjual Minyakita di atas HET dan meminta masyarakat melapor jika menemukan pelanggaran serupa.
Hasil pemantauan juga menunjukkan stok Minyakita sebenarnya masih tersedia di pasaran. Pedagang mitra Bulog bahkan mengaku penjualan normal hanya sekitar 4 hingga 6 liter per hari.
"Artinya stok bukan kosong. Ada yang memanfaatkan situasi untuk menjual di atas HET," ungkap Indra.
Ia meminta pedagang mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dan mengingatkan Bulog untuk memperluas alokasi penjualan di pasar tradisional demi menjaga stabilitas harga.
Bapanas juga menegaskan akan memberikan sanksi terhadap mitra penjual yang melanggar aturan distribusi dan harga.
Selain minyak goreng, DPRD Riau ikut menyoroti isu kelangkaan BBM subsidi yang sempat memicu keresahan masyarakat. Namun Budiman memastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi hingga saat ini.
"Harga solar subsidi tetap Rp6.800 per liter dan Pertalite tetap Rp10 ribu. Tidak ada kenaikan," katanya.
Ia menduga kepanikan masyarakat dipicu isu kenaikan harga yang berujung aksi penimbunan di sejumlah tempat.
DPRD meminta seluruh pihak meningkatkan pengawasan agar tidak ada oknum yang memainkan distribusi minyak goreng maupun BBM demi keuntungan pribadi.
Di tengah kekayaan sumber daya alam Riau sebagai daerah penghasil minyak bumi dan sawit nasional, masyarakat berharap kebutuhan pokok tidak lagi menjadi barang mahal yang sulit diperoleh.***