Meranti (Sangkala.id)-Urgensi persoalan batas wilayah menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Wakil Bupati Muzamil Baharudin memimpin rapat internal penegasan batas daerah, Senin (6/4/2026), guna mempercepat penyelesaian persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap keuangan daerah.
Rapat yang digelar di ruang kerja Wakil Bupati itu merupakan tindak lanjut pertemuan bersama Komisi II DPR RI di Pekanbaru. Dalam arahannya, Muzamil menegaskan bahwa persoalan perbatasan tidak bisa lagi ditunda karena menyangkut kepastian hukum dan hak fiskal daerah.
"Persoalan batas wilayah berdampak langsung pada kebijakan fiskal, mulai dari dasar hukum pembentukan daerah hingga pengaturan porsi bagi hasil ke daerah," tegasnya.
Ia mengingatkan, ketidakjelasan batas wilayah berpotensi merugikan daerah, terutama dalam hal penerimaan dan pengelolaan sumber daya. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta segera menginventarisasi persoalan batas wilayah secara menyeluruh dan terukur.
Langkah cepat dinilai krusial agar Kepulauan Meranti tidak kehilangan potensi pendapatan akibat tumpang tindih wilayah administrasi.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Meranti akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional melalui audiensi bersama DPR RI dan kementerian terkait.
"Perlu langkah konkret melalui audiensi dengan DPR RI dan kementerian terkait agar persoalan ini mendapat kejelasan dan tidak merugikan hak fiskal daerah," ujar Muzamil.
Rapat tersebut juga menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), guna menyatukan persepsi dan merumuskan langkah terpadu dalam penyelesaian batas wilayah.
Dengan keterlibatan aktif seluruh jajaran, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menargetkan percepatan penuntasan persoalan perbatasan, demi menjaga kepastian hukum wilayah sekaligus mengamankan kepentingan fiskal daerah ke depan.***(Asril)