Rohil (Sangkala.id)-Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui BPKAD menggelar Sharing Session dan Monitoring Evaluasi penyaluran Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) bersama KPPN Dumai di Aula Lantai VI Kantor BPKAD, Senin (25/11).
Kegiatan dibuka Wakil Bupati Rohil Jhony Charles, didampingi Plt Kepala BPKAD Sarman Syahroni, Kepala KPPN Dumai Halim, perwakilan BRK Syariah, serta sejumlah kepala OPD.
KPPN Dumai melaporkan, hingga 31 Oktober 2025 Rohil berada di peringkat 9 penyerapan TKD se-Riau. Dari pagu Rp1,99 triliun, telah terealisasi Rp1,49 triliun atau 75,09 persen. Capaian ini masih lebih rendah dibanding 2024 yang mencapai 97,66 persen.
TKD tersebut terdiri dari DAU, DBH, dana nonfisik, DAK fisik, dan Dana Desa. Untuk menggenjot penyerapan, pemerintah diminta mempercepat proses lelang, memperbaiki perencanaan anggaran, percepatan syarat salur, serta memperkuat pengawasan.
Kepala KPPN Dumai Halim mengingatkan rendahnya serapan APBD bisa berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau penyerapannya rendah, ekonomi ikut melambat. Tahun depan harus lebih cepat,” ujarnya.
Ia juga meminta kepala daerah melakukan pemantauan ketat.
“Monitoring harus mingguan. OPD yang lambat harus segera dicari kendalanya sebelum melewati batas waktu,” tegasnya.
Wakil Bupati Jhony Charles turut menekankan agar seluruh OPD mempercepat realisasi anggaran.
“Ayo gesa penyerapan APBD. Ini akan terus saya pantau,” tegas Wabup.
Ia juga mengingatkan 17 desa yang belum menerima Dana Desa tahap II agar segera melengkapi persyaratan.
“Lengkapi secepatnya supaya dana bisa dimanfaatkan untuk masyarakat,” ujarnya.***(zal)